Sistem Transportasi Publik Solusi Tepat Bagi Jakarta

Keinginan seluruh masyarakat kota Jakarta maupun kota-kota pendukung di sekitarnya seperti Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi untuk memiliki system transportasi umum yang missal, aman, nyaman serta terintegrasi menghubungkan dengan antara pusat kota dengan pemukiman sangat dinantikan.

Keadaan lalu lintas kota yang semakin hari kian macet membuat, sebagian warga masyarakat mengeluh, apa tak ada cara lain untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, sehingga kondisi lalu lintas kota bisa lebih nyaman dan tidak macet secara terus menerus.

Keberadaan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera mengeluarkan konsep sekaligus pelaksanaan pembangunan system transportasi missal terkesan sangat lamban. Sehingga timbul berbagai anggapan dari masyarakat bahwa untuk memiliki system transportasi yang baik bagi kota besar seperti Jakarta masih sebatas mimpi.

Berbagai macam konsep telah bergulir, namun yang bisa terealisasi hanya system kereta api komuter dan busway, selebihnya mungkin tinggal kenangan. Apalagi ketika melihat “tiang bangkai” monorel yang merusak pemandangan kota, semakin sedih dan jengkel rasanya melihat uang rakyat seolah tersia-sia oleh proyek yang tak kunjung selesai.

Melihat system transportasi umum yang ada sekarang ini, sangat wajar jika masyarakat enggan menggunakannya. Kesan yang ada yaitu, kotor, tidak aman, tidak tepat waktu dan sangat asal-asalan dalam perawatan. Dengan demikian, gelombang penggunaan kendaraan pribadi terus meningkat. Namun jika kondisi terbalik, niscaya masyarakat akan segera beralih ke kendaraan umum, yang nota bene juga dibayar oleh uang pajak yang dibayarkan oleh seluruh masyarat.

Masyarakat sebagai pembayar pajak dan sekaligus pengguna angkutan umum menuntut agar pemerintah lebih terbuka untuk mengurangi kebocoran dana dalam pembangunan sarana penunjang transportasi dan bersikap lebih ketat dalam memberikan ijin operasi kendaraan. Berbagai keluhan tadi menunjukkan bahwa tidak ada satu pun pihak yang merasa puas dan diuntungkan dari keadaan angkutan umum sekarang ini.

Namun, bukan berarti kita harus menyalahkan satu sama lain. Bagaimanapun transportasi umum adalah masalah bersama yang tidak mungkin dibebankan dan diselesaikan oleh satu pihak saja. Semua pihak yang terkait harus memiliki kesepahaman yang sama tentang sebuah sistem angkutan umum yang ideal dan bekerja sama untuk mewujudkannya. Pertanyaannya sekarang, “seperti apakah sistem angkutan umum yang ideal itu?”

Menurut Enny Sri Hartati, ekonom dari INDEF, sebagai perbandingan, Jerman, sebuah negara industri berpenduduk 82.5 juta jiwa, mungkin adalah salah satu tempat di mana kita dapat menemukan jawabannya. Jerman merupakan salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki sistem transportasi umum terbaik selain Jepang dan Singapura.

Secara keseluruhan, pola angkutan umum darat di Jerman terdiri atas kereta, tram dan bus yang mampu menjangkau hampir seluruh daerah hunian di Jerman. Pola angkutan umum darat di Jerman dikelompokan menjadi dua yaitu angkutan jarak jauh (Fernverkehr) dan angkutan jarak dekat (Nahvehrker).

Pola angkutan jarak jauh menggunakan kereta dan dikelola oleh perusahan negara bernama Deutche Bahn. Sedangkan pola angkutan jarak dekat merupakan gabungan dari bus, tram dan kereta dan dikelola oleh perusahaan transportasi daerah. Perusahaan pengelola tersebut memiliki kewenangan untuk menentukan jadwal, tarif dan rute di wilayahnya masing-masing.

Untuk mewujudkan mutu pelayanan yang merata, perusahaan pengelola menerapkan strategi “satu jadwal, satu tarif, satu karcis”. Biasanya perusahaan transportasi di beberapa kota terdekat akan membuat kesepakatan untuk bersama-sama menerapkan strategi tersebut sehingga sebuah karcis tidak hanya berlaku dalam satu kota saja tetapi juga di daerah sekitarnya.

Satu jadwal artinya perjalanan setiap pola angkutan sepanjang rute sudah terjadwalkan. Angkutan hanya boleh berhenti pada halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan dan sesuai waktu yang dijadwalkan. Jadwal tersebut ditempel pada setiap halte sehingga pengguna angkutan dapat membacanya setiap saat.

Selain itu, jadwal tersebut dapat dilihat melalui internet sehingga memungkinkan pengguna angkutan umum membuat rencana perjalanan sebelumnya. Sedangkan satu tarif artinya semua jenis angkutan memiliki tarif yang sama. Besarnya tarif tidak didasarkan pada jenis pola angkutan melainkan tergantung dari jarak yang ditempuh. Dengan demikian penumpang dapat memilih jenis angkutan (bus, tram atau kereta) yang disukai atau yang tercepat mencapai tujuan.

Berbagai macam diskon dan insentif juga diberikan kepada pelanggan berdasarkan tingkat frekuensi penggunaan atau jumlah rombongan. Kemudahan lain yang ditawarkan kepada penumpang adalah penggunaan satu karcis yang berlaku untuk semua jenis pola angkutan. Karcis tersebut dapat diperolah lewat mesin-mesin penjual yang disediakan di stasiun kereta, halte bus, bus, tram atau membeli langsung pada petugas.

Karena alasan kenyamanan dan biaya operasional, pemeriksaan karcis terhadap penumpang hanya dilakukan secara berkala dan acak. Oleh karenanya kejujuran penumpang menjadi salah satu bagian penting dalam keberhasilan sistem angkutan umum di Jerman.

Pengelolaan transportasi umum oleh perusahaan seperti halnya diterapkan di Jerman mungkin bisa menjadi jalan keluar bagi masalah transportasi di negara kita. Selain pengawasan mudah dilakukan, sopir angkutan juga tidak lagi kebut-kebutan untuk berebut penumpang karena mereka adalah pegawai sebuah perusahaan yang menerima gaji bulanan. Arus lalu lintas menjadi lebih teratur dan tingkat bahaya kecelakaan di jalan raya dapat dikurangi.

Calon penumpang pun tidak perlu menghabiskan waktu percuma untuk menunggu kedatangan angkutan karena jadwal perjalanan sudah terpasang pada setiap halte. Pada akhirnya tujuan transportasi umum yaitu agar penumpang dapat menjangkau tempat tujuan dengan tepat waktu and nyaman dapat terwujud. Jika hal itu tercapai, dengan sendirinya masyarakat akan menjadikan angkutan umum sebagai pilihan utama.

Posisi Penting

Jakarta merupakan kota terbesar di Indonesia. Sebagai ibukota negara, Jakarta memegang posisi sangat penting dalam hal; politik, ekonomi, dan perdagangan. Kemacetan di Indonesia khususnya ibukota DKI Jakarta tidak dapat dihindari, terutama pada titik-titik persimpangan baik di jalan-jalan protokol hingga di jalan lingkungan.

Semakin hari, kemacetan di Jakarta semakin parah. Sistem transportasi yang buruk di sebagian besar wilayah Jakarta telah menimbulkan kemacetan sangat parah. Kerugian akibat macet dari perhitungan kemacetan menyebabkan waktu yang terbuang percuma (nilai waktu). Biaya bahan bakar, dan biaya kesehatan.

Berdasarkan data Yayasan Pelangi, kemacetan lalu lintas berkepanjangan di Jakarta menyebabkan pemborosan senilai Rp 8,3 triliun per tahun. Data yang sama diungkapkan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bambang Susantono, mengacu pada kajian Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek (SITRAMP 2004). Perhitungan itu mencakup tiga aspek sebagai konsekuensi kemacetan, yakni pemborosan BBM akibat biaya operasional kendaraan senilai Rp 3 triliun, kerugian akibat waktu yang terbuang Rp 2,5 tri- liun, dan dampak kesehatan akibat polusi udara sebesar Rp 2,8 triliun.

Angka kerugian akan terus meningkat secara gradual seiring kemacetan lalu-lintas yang semakin parah di Jakarta. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor menjadi pemicu utama problem kemacetan di Jakarta.

Bahkan, hingga saat ini tercatat jumlah kendaraan bermotor sudah mencapai 6,5 juta unit, di mana 6,4 juta unit atau 98,6 persen merupakan kendaraan pribadi dan 88.477 unit atau sekitar 1,4 persen adalah angkutan umum, dengan pertumbuhan kendaraan mencapai 11 persen setiap tahunnya.

Sedangkan panjang jalan yang ada 7.650 Km dengan luas 40,1 Km2 atau 6,2% dari luas wilayah DKI, dengan pertumbuhan jalan hanya sekitar 0.01 % per tahun. Bandingkan dengan pertumbuhan kendaraan jalan, dari angka itu jelas pertumbuhan jalan tidak mampu mengejar pertumbuhan kendaraan, sehingga wajar saja terjadi kemacetan hampir di setiap ruas jalan. Dan tentunya kemacetan itu semakin lama akan semakin parah.

Jika prediksi awal disesuaikan dengan fakta lima tahun terakhir penambahan jumlah kendaraan di DKI Jakarta, dimana rata-rata pertumbuhan kendaraan bermotor tetap 11 % per tahun dan pertumbuhan rata-rata luas jalan tetap 0,01 % per tahun.

Maka prediksi perbandingan antara luas jalan kendaraan di DKI Jakarta, pada tahun 2011 jumlah kendaraan berdasarkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) terdaftar sebanyak 8.506.782 unit. Dari jumlah itu diasumsikan sebanyak 5.954.474 unit berada di jalan, maka luas kendaraan di jalan mencapai 40.105.222 m2. Padahal luas jalan pada tahun 2011 itu hanya 40.093.774 m2. Apa yang akan terjadi di jalan, kemacetan total tak terhindarkan akan terjadi tentunya.

Bahkan hasil Study on Integrated Transportation Master Plan (SITRAMP) oleh JICA/Bappenas menunjukkan : Jika sampai tahun 2020 tidak ada perbaikan yang dilakukan pada sistem transportasi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi), maka estimasi kerugian ekonomi yang terjadi sebesar Rp. 28,1 Triliun dan kerugian nilai waktu perjalanan yang mencapai 36,9 Triliun.

Melihat kondisi kemacetan di Kota Jakarta yang semakin hari semakin bertambah parah dan faktor kerugian yang tidak sedikit dari akibat kemacetan tersebut, tentunya kita tidak akan bisa tinggal diam.

Strategi untuk mengatasi kondisi kemacetan di jalan-jalan Ibukota, harus segera dilakukan, melalui pengembangan system transportasi yang sustainable. Sistem transportasi yang berkelanjutan harus memperhatikan setidaknya tiga komponen penting, yaitu aksesibilitas, kesetaraan dan pelestarian lingkungan.

Upaya aksesibilitas yaitu perencanaaan jaringan transportasi dan keragaman alat angkutan dengan tingkat integrasi yang tinggi antara satu sama lain. Perbaikan sistem angkutan umum merupakan solusi utama yang harus segera dilakukan oleh Pemda DKI.

Perilaku masyarakat yang lebih memilih kendaraan pribadi harus segera dirubah. Angkutan umum yang aman, nyaman dan tepat waktu serta terintegrasi satu sama lainnya merupakan pilihan lain paling logis yang dapat merubah perilaku tersebut.

Angkutan umum yang baik juga memberikan peluang bagi semua lapisan masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan biaya yang terjangkau dan aksesibilitas yang tinggi.

Upaya kesetaraan melalui penyelenggaraan transportasi yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, menjunjung tinggi persaingan bisnis yang sehat, dan pembagian penggunaan ruang dan pemanfaatan infrastruktur secara adil serta transparansi dalam setiap pengambilan kebijakan.

Upaya pelestarian lingkungan dilakukan dengan memasukan unsur lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan sistem manajemen transportasi atau juga moda transportasi yang akan digunakan, upaya ini dapat ditempuh melalui pertimbangan carrying capacity suatu lingkungan terhadap kebijakan yang akan diambil, serta penggunaan moda transportasi yang ramah dan aman terhadap lingkungan.

 

Transportasi Publik Terbaik

Coba kita tengok negara sebelah kita,  Singapore, yaitu salah satu negara dengan transportasi publik terbaik di dunia. Tersedia berbagai moda transportasi yang memungkinkan baik penduduk maupun turis menjelajah negara pulau ini secara efisien dan tepat waktu, mulai dari MRT (mass rapid transit), yakni berupa subway (kereta ba-wah tanah), light rail transit (LRT) dalam bentuk monorel atau kereta layang, serta bus rapid transit yang menggunakan jalur khusus.

Bagaimana dengan kita ? pemborosan terjadi di jalan raya, fuel consumption terbuang percuma karena macet, waktu yang terbuang dengan sia-sia dan biaya kesehatan meningkat karena polusi udara yang tak terhindarkan.

Bandingkan sendainya Indonesia memiliki system transportasi yang  baik dengan tersedianya moda transportasi umum seperti MRT (mass rapid transit), yakni berupa subway (kereta ba-wah tanah), light rail transit (LRT) dalam bentuk monorel atau kereta layang, serta bus rapid transit yang menggunakan jalur khusus berikut kebijakan transportasi lainnya menuju pengembangan system transportasi yang sustainable, meliputi pertimbangan aksesibilitas, kesetaraan dan pelestarian lingkungan.

Menurut Ketua Dewan Transportasi Jakarta, Azas Tigor, Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah semestinya belajar dari kota-kota besar di dunia yang sukses dalam menata dan membangun sistem transportasi publik yang aman, murah, nyaman. Salah satu kota yang sukses dan patut dijadikan contoh yaitu kota Roma, Italia.

“Kota Roma memang terbilang sukses dalam mengelola lalu lintas dan angkutan publik. Di Roma, pembangunan sistem transportasi dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan antara kebutuhan infrastruktur dengan kebutuhan transportasi perhubungannya. Integrasi atau penyatuan ini dilakukan agar terjadi keserasian dan kesinambungan pembangunan sistem manajemen transportasi, angkutan umum, dan infrastrukturnya dalam satu badan otoritas,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, warga kota Roma memiliki pilihan penggunaan tiket berlangganan yang terintegrasi dengan moda transportasi berbeda sesuai kebutuhan. Seperti bisa membeli tiket sekali jalan seharga 1 Euro yang dapat digunakan selama 75 menit. Atau bisa membeli tiket terusan yang berlaku satu hari seharga 4 Euro, dan ada juga tiket bulanan serta tahunan.

Roma memiliki luas sekitar 1.285 kilometer persegi dengan kepadatan penduduk sekitar 2,9 juta orang. Jaringan jalan di kota Roma terdapat sepanjang 5.000 kilometer dengan jumlah kendaraan bermotor sekitar 2,7 juta unit. Dengan rincian, sebanyak 2,1 juta kendaraan bermotor roda empat dan 600.000 unit roda dua.

Kepadatan kendaraan bermotor itu difasilitasi secara maksimal oleh pemarkir di badan jalan (on street parking) sebanyak 70.000 Satuan Ruas Parkir (SRP) dan 30 fasilitas Park n Ride. Kota Roma memiliki layanan dan jaringan angkutan umum massal seperti Metro, Busway dan Tram yang terintegrasi secara baik dengan jaringan jalan Metro sepanjang 36,5 kilometer serta busway yang berupa bus lane sepanjang 39,5 kilometer.

Sementara itu jumlah perjalanan (trip) kota Roma sebanyak 6,1 juta trip per hari atau kurang lebih 2,1 trip per kapita per hari dengan tingkat trip sebesar 650.000 trip pada waktu sibuk.

Lima Langkah

Kesuksesan Roma dalam mewujudkan transportasi publik yang nyaman dan murah menginspirasi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang berkunjung ke ibu kota Italia itu pada 8-12 Oktober lalu untuk menerapkannya di Jakarta yang kini tengah berupaya keras membenahi sistem transportasi publik.

Ada lima langkah pembenahan transportasi publik hasil dari kunjungan ke Roma yang akan disampaikan ke Gubernur DKI Jakarta untuk diterapkan di Jakarta.

Langkah pertama yaitu segera memberlakukan integrasi tiket busway, kereta api Jabodetabek, dan buskota untuk mempermudah akses masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

“Integrasi tiket ini bisa membantu masyarakat Jakarta menggunakan moda transportasi yang berbeda tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi yang tinggi. Selain itu juga memudahkan warga untuk mencapai tujuannya dengan cepat,” kata Azas Tigor.

Selama belajar tentang penataan transportasi di Roma, DTKJ melihat pembangunan sistem transportasi dilakukan secara terpadu. Dilakukan dengan mengintegrasikan antara kebutuhan infrastruktur dengan kebutuhan transportasi perhubungannya.

“Jika kita berjalan atau bertransportasi di kota Roma akan menikmati betapa mudah, murah, nyaman dan memiliki akses baik karena memiliki sistem integrasi angkutan umum massal yang baik sekali,” ujarnya.

Azas Tigor mengatakan, sistem integrasi angkutan umum massal itu terlihat dari akses antara angkutan umum Tram, Busway dan Metro (MRT), serta sistem ticketing yang menyatu atau terintegrasi. Penggunaan tiket angkutan umum di Roma berlaku untuk semua angkutan massal seperti untuk Tram, Busway, atau Metro.

“Saya optimis, Jakarta mampu menerapkan sistem tiket terintegrasi ini. Karena selama ini, Pemprov DKI sedang berupaya mengarah ke sistem tersebut. Terlihat dari tiket terusan feeder busway dan bus transjakarta yang sudah terintegrasi. Mudah-mudahan bisa terintegrasi dengan kereta api, angkutan umum hingga MRT jika sudah beroperasi,” tuturnya.

Langkah kedua yang diusulkan untuk diterapkan Pemprov DKI dalam pembenahan transportasi publik Jakarta, kata Azas Tigor, yakni memberlakukan zona parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), fungsi pelayanan dan pembatasan kendaraan pribadi.

Kemudian, langkah ketiga yaitu membenahi sistem kelembagaan di Dinas Perhubungan, dan Bina Marga/Jasa Marga seperti yang dilakukan kota Roma. Langkah keempat, memberi kewenangan kepada suku dinas masing-masing wilayah agar dapat bertanggung jawab terhadap kondisi dan lalu lintas di wilayahnya dengan menerapkan local area traffic management (manajemen lalu lintas di area lokal). Serta langkah kelima, yaitu melakukan penegakan hukum secara tegas dalam aturan lalu lintas di Jakarta guna membangun sistem transportasi yang aman, nyaman, dan murah.

“Jika kelima langkah ini dapat diterapkan Pemprov DKI, maka DKI Jakarta mampu sejajar dengan Kota Roma. Memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan transportasi publik, sehingga meningkatkan jumlah pengguna kendaraan pribadi yang beralih ke transportasi publik,” ungkapnya.

One Response to Sistem Transportasi Publik Solusi Tepat Bagi Jakarta

  1. wahyu says:

    hubungi kantor kami untuk keterangan lebih lanjut, terima kasih…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*